Tifatul Sembiring: Macetnya Roda Koalisi

25 04 2008

Di dalam partainya, adalah sebuah keaiban membicarakan jabatan. Karena itu posisinya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutnya sebagai amanah yang tak pernah diburunya. Meski begitu, politik tetap saja politik. PKS toh sedang gusar dengan nasib koalisi yang dibuat dengan SBY. Juni ini evaluasi tiga bulanan akan dilakukan Tifatul Sembiring bersama jajaran partainya di Majelis Syuro. Kepada Hertasning Ichlas dan Dudut Suhendra Putra dari Adil, sang presiden partai ini berbagi cerita soal koalisi dan persoalan kepartaiannya. Berikut hasilnya:

PKS mengaku jarang diajak bicara oleh presiden walau menteri PKS masih ada di kabinet. Menurut Anda, masih berlakukah kontrak politik PKS dengan SBY yang dibuat pada saat putaran kedua pemilihan presiden 2004?
Itu sebetulnya lebih banyak persoalan nilai. Misalnya kita sepakat untuk memberantas korupsi, penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan akuntabilitas publik. Kita juga masuk dalam masalah internasional semisal, percepatan kemerdekaan bangsa Palestina. Dalam pembicaraan awal, SBY sepakat untuk mengajak bicara PKS untuk persoalan-persoalan strategis.

Sepanjang SBY memerintah, sudahkah pembicaraan strategis itu dilakukan?
Ke depan, saya rasa itu perlu perbaikan. Bukan hanya dalam putaran pertama dan putaran kedua saja. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Ada empat partai yang mengusung koalisi ini. Jadi kita memberikan dukungan politik secara penuh dan menggerakkan mesin partai untuk itu. Artinya, calon presiden tidak hanya melenggang saja tapi ada partai politik yang mendukung dia. Empat partai itu adalah PBB, PKPI, Partai Demokrat, dan PKS. Ada satu sejarah yang tidak bisa dihapus begitu saja.
Kontrak politik kita buat untuk SBY dan JK, bukan dengan ketiga partai. Koalisi juga untuk SBY dan JK bukan kepada tiga partai tersebut. Kritik saya, seharusnya ada kordinasi yang jelas di koalisi itu. Internal PKS sendiri juga mengkritik manajemen koalisi itu tidak jelas.

Apakah ketika itu tidak dibicarakan secara jelas kontrak politiknya, apa peran masing-masing, yang diusung dan yang mengusung?
Tapi itu kan kontrak nilai. Ke depan kita harus mengingatkan presiden untuk mengajak kembali bicara pendukung presiden. Ini yang dipertanyakan. Bukan hanya PKS tapi partai yang lain, seperti PBB dan mungkin juga Demokrat.

Apakah ada intervensi partai lain di luar partai pengusung SBY dan JK yang mempengaruhi pandangan, pikiran, dan kehendak SBY?
Saya sendiri tidak tahu apakah PAN, PPP adalah pendukung presiden atau tidak. Kalau kabinetnya parlementer pasti sudah lama ada perubahan. Tapi kita kan presidensil. Jadi enak saja partai-partai lain dirangkul presiden.

Dari kontrak politik tersebut adakah etika politik yang dilanggar oleh SBY?

Menurut saya, ini masalah realita politik. Pada awalnya hanya ada empat partai pendukung SBY-JK. Tapi pada saat penyusunan kabinet, semua partai diakomodasi kecuali PDI-P. Itu semua diluar pengetahuan PKS. Artinya, mestinya kita diajak bicara. Dalam penyusunan kabinet kita hanya diajak bicara mengenai menteri yang ditawarkan kepada PKS. Kita tidak diajak bicara mengenai pos-pos menteri yang lain. Padahal kita adalah pengusung utama SBY.

Dari sisi ideologis apakah PKS nyaman dengan SBY?
Kalau menurut saya, ideologi kita adalah keadilan. Kalau diterjemahkan, dalam bidang politik adalah demokrasi, di bidang ekonomi adalah egaliter, di bidang sosial adalah civil society, di bidang budaya adalah pluralitas, di bidang gender adalah kesetaraan, di bidang pendidikan adalah seutuhnya, dan di bidang iptek adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Itulah ideologi kita. jadi kita bisa cocok dengan siapa saja. Kita tidak sektarian.
Kita tidak meyakini perubahan secara revolusioner tapi kita percaya dengan perubahan yang gradual. Pertimbangan kita untuk memilih SBY sebagai teman koalisi adalah pertimbangan yang lebih ringan dalam memberikan mudharat.

Apakah pertimbangan itu masih relevan?
Kita harus objektif dalam melihat permasalahan. Kita belum puas atas apa yang dilakukan oleh SBY dan JK, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Itu berat. Tapi kita tidak boleh menafikan jasa orang sekecil apapun. Yang jelas situasi keamanan lumayan stabil. Kebutuhan manusia adalah keamanan. Dari sisi ekonomi makro juga sangat stabil. Ada kegairahan ekonomi. Tapi masalahnya adalah di sektor riil. Kalau kami diajak bicara maka kita akan usulkan perubahan di tim ekonomi.

PKS juga dinilai setengah-setengah dalam mengusung koalisi dengan SBY. Kerap PKS melancarkan kritik kepada SBY dari Senayan, apa penjelasan Anda?
Yang perlu dirubah adalah paradigmanya, yaitu paradigma Orde Baru. Kalau sudah dikasih kursi di kabinet dengan jumlah yang cukup, maka diam, tidak boleh kritik dan harus mendukung habis-habisan. PKS tidak begitu. Kita bisa bilang bagus kalau Anda berbuat baik, tapi juga bisa bilang yang sebaliknya jika Anda berlaku positif. Kita akan terus melakukan cara tausiah seperti itu. Saling menasehati mengenai kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Sebelum koalisipun kita berlaku seperti itu.

Jadi kritik dilancarkan bukan karena PKS tidak diajak bicara?

Kalau komunikasi, kita masih sering melakukan. Kita sampaikan tulisan dan usulan ke SBY. Tapi diakomodir atau tidak itu urusan dia. Kita tidak bisa mutlak-mutlakan. Yang jelas, tolong perhatikan kritikan kami, apa yang kami kritik. Misal tentang impor beras. Karena kami kalah di interpelasi dan hak angket, maka kami utus orang untuk investigasi beras ke Vietnam. Hasilnya kami beberkan ke pemerintah. Jadi kritik kami itu bukan asal bunyi.

Bagaimana dengan kenaikan BBM, PKS tidak ada suara, sepertinya mendukung pemerintah?

Tidak. Kami bersuara banyak. Waktu itu kami ada di panitia anggaran. PKS juga menolak, tapi kita mengusulkan untuk menutup subsidi BBM dari 70 persen anggaran APBN yang belum terpakai. Namun, kita kalah dalam voting. Persoalan itu kemudian masuk di sidang paripurna. Dalam sidang paripurna kita membahas perubahan APBN yang telah diputuskan di panita anggaran.
Kalau APBN itu ditolak, maka BBM akan lebih besar lagi naiknya. Menurut perundang-undangan, kalau APBN ditolak harus kembali ke UU sebelumnya. Dan UU sebelumnya itu subsidinya sekitar Rp19 triliun, sangat jauh sekali dari Rp80 triliun. Otomatis BBM bisa menjadi Rp 5000-6000. Karena itu kami setuju dengan APBNP.
Yang ingin saya katakan adalah kalau voting BBM itu bukan di rapat paripurna. Adalah bohong kalau ada yang menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan kenaikan BBM tapi mendukung kenaikan APBNP.

Koalisi sudah tidak jelas, mengapa Anda tidak mengambil sikap, misal dengan menarik mundur menteri dari PKS?
Di PKS, kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Saya juga bukan orang yang memutuskan. Ada Majelis Syuro. Setiap tiga bulan sekali kita mengevaluasi persoalan-persoalan itu. Kita juga mendengarkan suara dari daerah-daerah.

Sejauh ini, adakah pribadi-pribadi pemimpin PKS yang kecewa?
Adalah satu-dua orang yang kecewa. Tapi menurut saya, semua harus dievaluasi secara total. Kita selalu memberikan warning. Umpama-nya, dalam persoalan pemberantasan korupsi, komunikasi PKS dengan SBY sangat lancar. Tapi kalau sampai komunikasi itu menjadi tidak lancar, misal dia melindungi koruptor, kita akan bertindak tegas. Kalau SBY melanggar UU kita juga akan bertindak tegas juga.

Konstituen di bawah punya persoalan pengangguran dan kemiskinan, bagaimana PKS menyikapi?
Kita selalu sampaikan persoalan itu. Kita sangat optimal dalam menyampaikan hal-hal demikian. Tapi kita tidak akan terprovokasi. Kita akan serahkan ke Majelis Syuro. Di situ kita akan evaluasi terus pemerintahan.

Apakah faktor JK dan Golkar menyebabkan hubungan dengan SBY menjadi tidak harmonis, Anda juga merasakan hal itu?
Agak sedih juga jika kita melihat kenyataan itu. Mereka agak kurang kompak. Saya tidak mengatakan ketidakkompakan itu dari tampilan-tampilan presiden dan wakil presiden. Mereka tidak kompak dalam hal program. Yang rugi bukan mereka tapi masyarakat. Sulit juga mengatur mereka agar kompak.

Apakah PKS merasa kepentingannya sering diveto oleh JK dan Golkar, bagaimana menurut Anda?
Menurut saya, Golkar sangat kuat pengaruhnya. Jadi saat JK menjadi ketua Golkar, bukannya JK yang memberikan warna tapi malah dipengaruhi Golkar. Anda tahu sendiri bagaimana perangai Golkar dari masa yang dulu, mereka sangat ambisi menduduki kekuasaan. Jadi kita harus sangat hati-hati.

Banyak pengamat mengatakan persoalan kementerian yang tidak jalan salah satunya adalah menteri pertanian, bagaimana pendapat Anda?
Kita selalu mengevaluasi. Dan tentunya itu tidak benar. Itu sebetulnya tekanan dari partai politik untuk mengambil alih. Diungkapkan bahwa menteri itu pemalas dan tidak bergairah. Dalam persoalan impor beras misalnya, Anton bukan pengambil keputusan. Yang menentukan adalah menteri perdagangan. Sebetulnya, dia bertugas untuk menjaga ketahanan pangan. Jangan sampai kurva ketahanan pangan sampai minus. Ketahanan pangan harus seimbang. Itulah tanggungjawabnya Anton. Jadi harus dilihat dari sisi tanggungjawabnya. Jangan dicampuradukkan tanggungjawabnya.

Apakah ada keinginan untuk menarik Pak Anton?
Bukan soal ditarik atau tidak ditarik. Itu gampang saja. Kalau kita tidak punya tanggung jawab publik ngapain kita buat partai. Jadi problemnya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini secara gradual dan sistemik. Itu semua berpulang pada kebijakan presiden. Atau kalau mau sederhana, Menkokesra harus betul-betul mengkordinasi persoalan ini. Jadi hubungan antara menteri perindustrian, menteri perdagangan, dan menteri pertanian bisa berjalan baik.

Kalau kordinasi tidak berjalan juga adakah sikap dari PKS?
Kita bersikap setiap tiga bulan sekali. Kita akan putuskan di Majelis Syuro bulan Juni nanti.

Mengenai Pilkada Jakarta, apakah PKS tidak punya kader sendiri sehingga menjagokan Adang Daradjatun?
Banyak pertimbangan yang dilakukan PKS. Salah satunya adalah faktor Jakarta. Kita tahu sendiri Jakarta itu pusat segalanya. Di sini banyak preman. Di Jakarta ini banyak orang yang punya niat tidak baik juga. Karena itu kita butuh pemimpin yang tegas dan figur yang mengetahui seluk beluk persoalan itu. Sedangkan kader PKS masih banyak yang terlalu muda. Oleh sebab itu kita butuh figur yang kuat. Kita coba membuat daftar dari kalangan polisi dan militer. Ketemulah Adang Daradjatun. Dia adalah polisi yang memiliki track record bagus. Tidak korupsi. Dia bukan polisi yang kaya. Lalu kita bicarakan di kalangan PKS DKI Jakarta. Kita cocok. Lalu pendampingnya dipilih Dani Anwar.

Mengapa sikap tegas harus identik dengan militer atau kalangan polisi, mengapa PKS masih mengarah ke sana?
Itu hasil riset kita. Menurut riset itu, Jakarta harus berubah. Semua orang ingin Jakarta berubah. Tidak boleh ada gubernur yang klemar klemer. Harus tegas. Karena itu kita pilih sosok Adang Daradjatun.

Bagaimana PKS menghindari politik uang, agar nanti ketika calon terpilih tidak terjerumus dalam konsesi-konsesi?
Tidak ada konsesi-konsesi. Kontrak PKS dengan Adang adalah kontrak politik dan nilai. Misal tentang Jakarta. Sebagai kota yang heterogen jadi harus menghormati semuanya. Harus ada ketertiban. Kemudian harus membentuk pemerintahan yang lebih berdaya, bersih, dan tidak korupsi.
Jadi persoalannya bukan kader atau tidak kader. Di beberapa pemilihan pemimpin daerah kadang wakil saja kami tidak ada. Bukan hanya sekadar semangat memajukan kader lalu berprinsip menang atau tidak menang. Tapi kita ingin memastikan perubahan secara bertahap.

Apakah revolusi adalah irasionalitas?
Kalau terjadi perubahan sosial yang revolusioner itu identik dengan irasional. Karena secara sunnatullah, perubahan itu berjalan secara gradual, tidak ada yang revolusioner. Sejarah membuktikan bahwa perubahan yang revolusioner tidak bertahan lama. Itu terjadi di Rusia atau negara-negara komunis yang lama. Umurnya tidak lama, paling cuma 70 tahun. Perubahan secara bertahap itulah yang kuat. Pemerintahannya tidak runtuh, negaranya tidak bubar. Revolusi yang terjadi di Perancis sebetulnya gradual. Itu secara evolusi sebenarnya, hanya namanya saja revolusi.

Bagaimana kalau dalam perjalanannya ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat?
Itu kan bagian dari ikhtiar manusia. Kita sudah buat sistem. Kita juga mendampingi Adang bersama Dani Anwar untuk memastikan tidak ke luar arah. Kita memantau Adang itu sudah lama. Sifat kejujuran dan komitmen ada pada sosok Adang. Nanti kalau ada perubahan dari Allah, bukan urusan kita. Yang jelas kita sudah berusaha.

Bagaimana dengan persoalan-persoalan Jakarta. Dari kemacetan, banjir sampai demam berdarah?

Kita akan mengurus persoalan itu lebih baik. Kita punya konsep-konsep yang akan diterapkan. Kita juga punya para ahli.

Pilkada Jakarta sekurangnya hanya tiga calon, apakah PKS merasa dizalimi?
Tidak. Secara demokrasi itu sah-sah saja. Yang saya sayangkan, orang sekaliber Sarwono dan Agum tidak bisa ikut dalam perlombaan ini. Yang saya sayangkan juga bukan Fauzi Bowo, tapi partai-partai yang mendukung. Padahal PDI-P dan Demokrat bisa punya tiket sendiri. Tapi kalau Golkar, PAN, PKB memang harus berkoalisi.

Kalau misalnya PKS menjadi partai yang memimpin, apakah bisa dijamin hak-hak minoritas tetap diberikan?
Itulah maksud dari PKS menganut sistem civil society. Kita mencontoh Piagam Madinah. Isi perjanjian Madinah adalah menghormati hak-hak minoritas. Semua bebas melaksanakan ibadah. Jangan saling menyerang.

(Wawancara EDISI: 17, Majalah Adil)
http://adilnews.com/?q=id/tifatul-sembiring-macetnya-roda-koalisi


Aksi

Information

2 responses

14 09 2008
Cindy

No Comment Lah,
Itung2 tambah Backlink ajah.
hehehehehhhehe

Peace

3 05 2009
Aryo

PKS tetap eksis dan kompak.
Allohu akbar…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: