Di dalam partainya, adalah sebuah keaiban membicarakan jabatan. Karena itu posisinya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutnya sebagai amanah yang tak pernah diburunya. Meski begitu, politik tetap saja politik. PKS toh sedang gusar dengan nasib koalisi yang dibuat dengan SBY. Juni ini evaluasi tiga bulanan akan dilakukan Tifatul Sembiring bersama jajaran partainya di Majelis Syuro. Kepada Hertasning Ichlas dan Dudut Suhendra Putra dari Adil, sang presiden partai ini berbagi cerita soal koalisi dan persoalan kepartaiannya. Berikut hasilnya:
PKS mengaku jarang diajak bicara oleh presiden walau menteri PKS masih ada di kabinet. Menurut Anda, masih berlakukah kontrak politik PKS dengan SBY yang dibuat pada saat putaran kedua pemilihan presiden 2004?
Itu sebetulnya lebih banyak persoalan nilai. Misalnya kita sepakat untuk memberantas korupsi, penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan akuntabilitas publik. Kita juga masuk dalam masalah internasional semisal, percepatan kemerdekaan bangsa Palestina. Dalam pembicaraan awal, SBY sepakat untuk mengajak bicara PKS untuk persoalan-persoalan strategis.
Sepanjang SBY memerintah, sudahkah pembicaraan strategis itu dilakukan?
Ke depan, saya rasa itu perlu perbaikan. Bukan hanya dalam putaran pertama dan putaran kedua saja. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Ada empat partai yang mengusung koalisi ini. Jadi kita memberikan dukungan politik secara penuh dan menggerakkan mesin partai untuk itu. Artinya, calon presiden tidak hanya melenggang saja tapi ada partai politik yang mendukung dia. Empat partai itu adalah PBB, PKPI, Partai Demokrat, dan PKS. Ada satu sejarah yang tidak bisa dihapus begitu saja.
Kontrak politik kita buat untuk SBY dan JK, bukan dengan ketiga partai. Koalisi juga untuk SBY dan JK bukan kepada tiga partai tersebut. Kritik saya, seharusnya ada kordinasi yang jelas di koalisi itu. Internal PKS sendiri juga mengkritik manajemen koalisi itu tidak jelas. Baca entri selengkapnya »
Komentar Terakhir